BUPATI ACEH UTARA AKAN MENUNTUT BANK MANDIRI

‘Harga Diri Bupati Aceh Utara Rp500 M’, TAPPE Dibubarkan dan Janji Tidak Main Golf
Thursday, 11 June 2009 04:21

Ilyas PaseLhokseumawe Harian Aceh - Bupati Aceh Utara Ilyas A. Hamid menyatakan akan menuntut harga dirinya pada Bank Mandiri senilai Rp500 miliar. Pasalnya, kata Bupati, harga dirinya sudah tercemar akibat kasus bobolnya uang rakyat Aceh Utara Rp220 miliar yang didepositokan di Bank Mandiri Jelambar.

Ilyas A Hamid mengatakan itu dalam pertemuan dengan seratusan mahasiswa Aceh Utara dan Lhokseumawe di gedung Cut Mutia, kompleks perumahan karyawan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Krueng Geukuh Aceh Utara, Rabu (10/6). Dalam pertemuan itu, Bupati Ilyas Hamid tampak ditemani Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Samudra Pase Tgk Zulkarnaini Hamzah dan sejumlah petinggi KPA tersebut.

Dalam pertemuan itu, Bupati Ilyas Hamid juga menyatakan membubarkan Tim Asistensi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi (TAPPE) Aceh Utara dan memberhentikan Yunus A Gani Kiran dari jabatannya sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Mon Pase. Bupati yang maju dari jalur independen ini juga berjanji, ke depan tidak akan main golf lagi.

Secara gentleman, di hadapan mahasiswa, Bupati Ilyas Hamid mengakui bahwa pemindahan dana deposito dari Aceh Utara ke Jakarta tanpa memberitahukan DPRK Aceh Utara. Alasannya, karena ia sudah meminta pendapat konsultan hukumnya, yakni Yunus Kiran.

Harga Diri

“Harga diri saya yang selama terjadi jebolnya kas daerah ini, saya akan tuntut Bank Mandiri. Dan, saya sampaikan pada pengacara saya, tadi malam (Selasa malam—red), harga diri saya selama ini saya hargakan Rp500 miliar. Jadi, lain daripada kas darah plus bunga, Rp500 miliar,” kata Bupati Ilyas A Hamid yang disambut tepuk tangan mahasiswa.
Menurut Bupati, ia akan menuntut harga dirinya pada Bank Mandiri karena akibat kasus bobolnya deposito Aceh Utara, dirinya merasakan namanya amat tercemar. “Akibat daripada malu yang sudah saya rasa. Di mana masyarakat, mahasiswa, santri turun ke lapangan mengatakan Bupati pencuri, perampok harta rakyat, ditulis di spanduk, di pintu mobil, dan di tempat lainnya,” kata Ilyas Hamid.

Bupati yang berlatar belakang eks kombatan ini mengatakan, tentang keterlibatan dirinya dalam wilayah deposito dari Lhokseumawe ke Jelambar, itu bukan wilayah salah. “Wilayah salah adalah wilayah jebol. Jebol itu seperti kita menitip uang di rumah orang. Dicuri, tanggung jawab yang punya rumah,” katanya.

Pemkab Aceh Utara, lanjut Bupati, tidak pernah membuka nomor rekening di Jakarta, dan tidak mengirim nomor rekening untuk menerima aliran dana yang dicairkan oleh pembobol bank. “Itu tidak pernah kita kirim. Seharusnya, bila mau dicairkan uang, harus melalui rekening di Lhokseumawe, melalui bank-bank yang ada di Lhokseumawe. Dan, biasanya bank berkonsultasi dengan kita dua sampai tiga kali, mengcrosschek dulu sebelum dicairkan. Bahkan kadang-kadang kita harus ke bank dulu. Tapi pencairan yang Rp220 miliar itu, mereka tidak pernah konsultasi dan tanpa persetujuan kita. Maka kita tuntut Bank Mandiri agar secepatnya mengembalikan uang Rp220 miliar plus bunganya,” kata Ilyas Hamid.

Menurut dia, paskabobolnya uang rakyat Aceh Utara, sudah dua kali Bank Mandiri melobi dan menelpon kuasa hukum Pemkab Aceh Utara untuk diajak bernegosiasi. “Saya bilang, kembalikan uang dulu baru kia negosiasi. Saya akan tuntut dan saya minta dukungan saudara (mahasiswa),” kata Bupati yang akrab disapa Ilyas Pase ini.
Bupati Ilyas Hamid mengaku tidak pernah merasa terkait dengan kasus pebobolan itu, makanya ia tidak pernah merasa salah. “Kalau saya terlibat, tidak perlu kalian tuntut, akan turun pihak kepolisian. Aturan jalan terus, polisi menyita semua aliran uang yang dibobol itu. Tadi malam saya terima laporan, uang yang dikumpulkan itu sudah Rp200 miliar. Jadi polisi bekerja terus. Saya tidak pernah membela, siapapun yang menerima aliran, proses sesuai aturan,” katanya.

TAPPE dan PDAM

Menurut Bupati Ilyas Hamid, TAPPE Aceh sudah dibubarkan secara resmi. Terkait hal itu, kata dia, dirinya sudah memerintahkan Sekretaris Daerah Aceh Utara untuk menindaklanjuti kebijakan pembubaran Tim Asistensi tersebut. “TAPPE kita bubarkan, saya sudah perintah Sekda,” kata Bupati yang disambut tepuk tangan mahasiswa.

Sedangkan terkait jabatan Yunus Kiran sebagai Dirut PDAM Tirta Mon Pase, menurut Bupati Ilyas Hamid, yang bersangkutan sudah diberhentikan. Bupati meminta bantuan Ketua KPA Wilayah Pase Tgk Zulkarnaini Hamzah untuk mencari calon Dirut PDAM yang baru. Sebagaimana diketahui, Yunus Kiran sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya karena ikut terlibat dalam kasus bobolnya uang rakyat Aceh Utara di Bank Mandiri Jelambar.
Ditanya terkait permintaan Bupati agar membantu mencari calon Dirut PDAM Tirta Mon Pase yang baru, Ketua KPA Tgk Zulkarnaini Hamzah mengatakan, hal itu masih butuh waktu dan proses sesuai mekanisme yang berlaku. “Kalau diminta masukan pada kami, maka saran saya calon yang akan diberikan amanah itu harus yang paling tepat duduk di situ, yang baik, supaya tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti yang sebelumnya. Yang sudah-sdah itu tidak kita inginkan, namun terjadi,” kata Tgk Zulkarnaini saat dicegat seusai pertemuan Bupati Aceh Utara dengan kalangan mahasiswa itu.

Main Golf

Menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa, Isbahanur, terkait kebiasaan bermain golf, Bupati Ilyas Hamid mengatakan, “Kalau ada kepentingan rakyat, tidak pernah saya main golf. Karena ada orang peuteupat 2 + 2 = 5, maka lebih baik saya main golf. Tapi, ke depan saya tidak main golf,” katanya yang disambut tepuk tangan mahasiswa.
Terkait pertanyaan Isbahanur, mengapa Tim Asistensi dilibatkan dalam penempatan deposito, Bupati Ilyas Hamid mengatakan, tidak melibatkan Tim Asistensinya. “Yang saya libatkan Wabup. Wabup itu kan staf saya, apa tidak boleh saya melibatkannya,” kata Bupati balik bertanya kepada mahasiswa.

Pemberitahuan ke DPRK

Mahasiswa lainnya, Habibilah mempertanyakan kepada Bupati Ilyas Hamid apakah pemindahan dana deposito Aceh Utara ke Jakarta disertai dengan pemberitahuan kepada DPRK. Menanggapi hal ini, Bupati mengatakan, “Nggak pernah. Kenapa? Karena saya sudah tanya konsultan hukum kita. Katanya, tidak harus beritahu. Kalau aturannya harus beritahu, berarti yang salah konsultan hukum,” katanya.

Habibilah menanggapi penjelasan Bupati Ilyas Hamid itu dengan mengatakan, “Penguasa anggaran daerah, bupati. Kalau konsultan hukum tak tahu aturan, pindahkan, seret saja,” katanya. Saat ditanyakan oleh sejumlah mahasiswa, siapa konsultan hukum yang dimaksud oleh Bupati Ilyas Hamid, ia malah balik bertanya, “Menurut kalian siapa”. Lalu, mahasiswa secara serentak menjawab, “Yunus Kiran”. Bupati Ilyas Hamid mengiyakan. “Kalau konsultan hukum kita itu menipu saya, berarti yang terjadi malah dia menipu dirinya sendiri. Itu lebih berani dari mafia-mafia lain,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, Habibilah juga mempertanyakan kepada Bupati Ilyas Hamid, apakah ada yang lain selain dana Rp220 miliar yang didepositokan ke luar Aceh. “Sebelum bermasalah, ngomong saja. Karena kami pun baru tahu ada dana Aceh Utara yang didepositokan ke luar Aceh, karena terjadinya pembobolan itu,” kata Habibillah yang disambut tepuk tangan sebagai bentuk dukungan dari rekan-rekannya.

Menurut Habibilah, aksi mahasiswa adalah gerakan moral, bukan gerakan politik. Untuk itu, kata dia, pihaknya tidak hanya meminta pertanggungjawaban satu pihak, tapi semua yang terlibat harus diproses sesuai hukum, baik pihak Pemkab Aceh Utara, DPRK, dan Bank Mandiri.
Silaturrahmi

Sementara itu, Ketua KPA Wilayah Samudra Pase, Tgk Zulkarnaini Hamzah mengatakan, kehadiran pihaknya dalam pertemuan tersebut hanya sekadar untuk bersilaturrahmi dengan kalangan mahasiswa. “Kami hadir kemari untuk slaturahmi degan para mahasiswa, itu intinya. Dan, tadi pemerintah kan berdialog dengan para mahasiswa Aceh Utara,” katanya saat ditemui seusai pertemuan tersebut.

Terkait kasus bobolnya uang rakyat Aceh Utara di Bank Mandiri Jelambar, Tgk Zulkarnaini Hamzah menilai, siapa saja yang salah dalam perkara tersebut, belum final. “Belum bisa kita bilang final, siapa sebenarnya yang salah. Karena yang salah itu, jawabannya yang tahu tentu bukan pada kita, tapi pada aparat penegak hukum,” katanya.(nsy